Minggu, 26 Februari 2017

Kumpulan Undang-Undang di Bidang Perpajakan

Berdasarkan amanat Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum bagi para wajib pajak dan agar negara tidak semena-mena dalam menarik pajak terhadap warganya. hal ini tentu sangat sejalan dengan pemikiran Adam Smith mengenai asas kepastian dalam pemungutan pajak. Maka dari itu, untuk menciptakan kepastian hukum dibidang perpajakan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki berbagai Undang-Undang di bidang Perpajakan. Berikut ini kami tampilkan berbagai Undang-Undang Republik Indonesia di bidang Perpajakan, semoga dapat menjadi refrensi dalam mempelajari hukum di bidang perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia di Bidang Perpajakan :


  1. UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan
  2. UU No 9 tahun 1994 tentang Perubahan Pertama UU No 6 tahun 1983
  3. UU No 16 tahun 2000 tentang Perubahan kedua UU No 6 tahun 1983
  4. UU No 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga UU No 6 tahun 1983
  5. UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  6. UU No 7 tahun 1991 tentang Perubahan Pertama UU No 7 tahun 1983
  7. UU No 10 tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU No 7 tahun 1983
  8. UU No 17 tahun 2000 tentang Perubahan ketiga UU No 7 tahun 1983
  9. UU No 36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat UU No 7 tahun 1983
  10. UU No 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  11. UU No 11 tahun 1994 tentang Perubahan pertama UU No 8 tahun 1983
  12. UU No 42 tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU No 8 tahun 1983
  13. UU No 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
  14. UU No 12 tahun 1994 tentang Perubahan UU No 12 tahun 1985
  15. UU No 13 tahun 1985 tentang Bea Materei
  16. UU No 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
  17. UU No 20 tahun 2000 tentang Perubahan UU No 21 tahun 1997
  18. UU No 10 tahun 1995 tentang Kepabean
  19. UU No 17 tahun 2006 tentang Perubahan UU No 10 tahun 1995
  20. UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai
  21. UU No 39 tahun 2007 tentang Perubahan UU No 11 tahun 1995
  22. UU No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
  23. UU No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (tax treaty)
  24. UU No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  25. UU No 34 tahun 2000 tentang Perubahan UU No 18 tahun 1997
  26. UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  27. UU No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Tidak ada komentar:

Posting Komentar